Cermati Arah Kebijakan Baru di Bidang Pertanahan

Cermati Arah Kebijakan Baru di Bidang Pertanahan

Dalam kebijakan pertanahan yang dirancang oleh pemerintah dan DPR tetap berpedoman pada aspek teknik dan perumusan RUU. Begitu pula aspek ideologi, politik, dan pemerintahan yang terkait. 

Satu di antara beberapa hal yang menjadi pedoman tersebut mungkin akan menguji aspek yang lebih luas: cita berkehidupan berbangsa dan bernegara. Namun setiap pihak yang terkait perlu mencermati arah kebijakan baru, yang antara lain:


1. Perubahan jenis hak atas tanah.

Dalam aturan pertanahan yang lama, yaitu UU tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) 1960, dikenal beberapa jenis hak, seperti hak milik, hak pakai, hak guna bangunan (HGB), dan hak guna usaha (HGU). Di peraturan yang baru, jenis hak itu disederhanakan menjadi hanya terdiri dari hak milik dan hak pakai. Idenya, HGB dan HGU akan menjadi hak pakai untuk bangunan dan hak pakai untuk usaha.

2. Introduksi (pengakuan) masyarakat (hukum) adat dan penguasaannya atas
tanah ulayat. 

Pemerintah sebagai pelaksana hak menguasai tanah negara, dapat menetapkan berdasarkan syarat tertentu, keberadaan masyarakat (hukum) adat tertentu, di wilayah tertentu, dan menetapkan bidang tanah tertentu sebagai hak adat (ulayat) yang dikuasai masyarakat hukum adat dimaksud.

3. Penanganan tanah yang telantar.

Pencabutan (bagian) hak atas tanah yang dinyatakan sebagai ”telantar”, yang oleh pemerintah akan disediakan antara lain dijadikan sebagai obyek kebijakan reforma agraria. Dalam RUU didefinisikan sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah yang berkeadilan disertai penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia, atau singkatnya: dibagikan kepada rakyat. 

Contoh-contoh tersebut tentu menggambarkan tekad politik pertanahan yang baru. Selain tekad untuk berpihak pada kesejahteraan dan menyederhanakan administrasi pertanahan, kebijakan tersebut bertujuan untuk merefleksikan keinginan untuk membuat aturan yang berbasis tatanan sosial yang pada awalnya dikenal dalam masyarakat adat. 

Namun yang tidak kalah penting dari konsep dan tujuan adalah kesiapan elaborasi kebijakan baru tersebut. Hal itu banyak diharapkan agar pelaksanaan menjadi lancar dan sejauh mungkin tidak menimbulkan persoalan baru, tidak berpotensi membuat konflik, bahkan tidak menimbulkan kesulitan baru terutama bagi rakyat dan dunia usaha. 

Yang perlu dicermati dari ketiga hal diatas adalah ketidakjelasan tentang elaborasi konsepsi dan operasionalisasi. Salah satu contohnya adalah soal penyederhanaan jenis hak atas tanah. Demi kepastian hukum, hal itu tentu akan diperlukan yang namanya penyesuaian atau proses perubahan atau transformasi dari HGU dan HGB yang menjadi hak pakai tadi. 

Bukan saja diperlukan perlakuan dan jangka waktu transisi, melainkan juga proses administrasi yang akan berlangsung. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini masih banyak terdapat banyak bukti penguasaan atau pemilikan tanah yang belum terselesaikan proses dan sertifikasinya. 

Bagi dunia usaha yang berbasis pemanfaatan lahan, masalah itu menjadi sangat penting, karena hal itu akan menjadi masalah baru yang tidak mudah, baik dari sisi waktu, tenaga, maupun biaya. Jadi gambarannya apabila di kalangan pelaku usaha merasa untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan sangat sulit, lalu bagaimana pemerintah akan berhasil meyakinkan calon investor agar tertarik berinvestasi di negara kita? 

Mungkin mereka tidak memiliki masalah dengan dana dan teknologi. Namun, jika menyangkut persoalan yang erat kaitannya dengan aspek kepastian, termasuk hak atas tanah/lahan, tentu akan menjadi keraguan besar bagi mereka. 

Namun ternyata penyelesaian persoalan pertanahan yang panjang tersebut tidak menguntungkan secara politis karena bisa menjadi alasan tidak memenuhi janji politik untuk melakukan redistribusi tanah ataupun akomodasi kepada masyarakat (hukum) adat pada umumnya. Situasi yang ditimbulkan pun pasti akan menghadirkan kesan negatif di kalangan calon investor.

4. Program reformasi agraria.

Mengenai janji politik redistribusi tanah, kebijakan yang baru itu juga belum memberikan kejelasan dalam dua hal, antara lain:
– Bagaimana syarat dan kondisi rakyat yang berhak menerima ”pembagian” tanah.
– Tanah bagian mana yang akan dibagikan dan bagaimana memperolehnya.
Reforma agraria memang baru sebatas arah pokok. Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh ketepatan konsep dan kehati-hatian tindak dalam mengelolanya. 

Apabila program redistribusi tanah yang semasa UUPA diistilah dengan land reform tidak terwujud, maka hal itu menunjukkan betapa isu redistribusi tanah berkaitan erat dengan aspek sosial, budaya, dan politik. Masyarakat Indonesia yang awalnya hidup secara agraris, tanah adalah hal yang utama. 

Karena itu, tidaklah berlebihan apabila kesiapan konsepsi dan elaborasi serta sosialisasi dengan baik di kalangan rakyat akan menentukan keberhasilan kebijakan. Dan yang perlu diperhatikan adalah agar kesan bahwa redistribusi tanah yang dijanjikan semasa kampanye atau pemilihan presiden hanya sekadar soal teknis bagi-bagi tanah semata.

Bagaimana Menyikapi Harta Warisan Secara Hukum?

Bagaimana Menyikapi Harta Warisan Secara Hukum?

Warisan terbuka untuk dibagikan kepada ahli waris jika pewaris telah meninggal, dan para
ahli waris juga dapat memilih apakah ia akan menerima atau menolak warisan itu. Atau ada
pula kemungkinan untuk menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan
membayar utang mendiang orangtuanya yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.
Ada tiga kemungkinan yang dapat timbul karena hubungan antara pewaris dan ahli waris.

  1. Penerimaan Sepenuhnya
    Kalau ahli waris sudah menerima sepenuhnya, maka ahli waris tersebut bertanggung
    jawab atas segala piutang warisan. Bahkan harta pribadi ahli waris ikut menjadi harta
    pertanggungjawaban terhadap utang-utang warisan. Tetapi bila ahli waris mendapat
    bagian warisan menurut ketentuan pembagian, maka pertanggungjawaban juga sesuai
    dengan bagian yang diperolehnya.
  2. Penolakan
    Apabila ahli waris menolak, ini berarti bahwa mereka melepaskan pertanggungjawaban
    sebagai ahli waris, dan juga menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan.
    Tetapi kalau sama sekali menolak sehingga tidak ada seorang ahli warispun yang di
    tunjuk oleh undang-undang, maka akibatnya kekayaan itu jatuh ke tangan negara (Pasal
    1058 KUHPer).
  3. Penerimaan dengan syarat
    Apabila ahli waris menerima disertai syarat pendaftaran dulu harta kekayaan, maka
    dampaknya adalah:
     Harta sendiri tidak ikut menjadi harta pertanggungan.
     Hanya diterima sisa dari harta warisan yang telah di peruntukkan pembayaran hutang.
     Legat hanya sebesar aktiva warisan tersebut.
    Kemungkinan demikian berlaku bagi seorang wali atau kurator. Sebaliknya hal ini tidak
    berlaku bagi mereka yang telah menolak dengan terang-terangan dan tidak berlaku bagi
    ahli waris yang telah menerima sepenuhnya (pasal 1032 KUHPer).
    Jika beberapa orang waris bersama-sama memperoleh suatu warisan, maka warisan ini
    tentunya pada suatu waktu akan dibagi. Jadi tidak saja untuk pembagian warisan, tetapi
    juga misalnya untuk pembagian kekayaan bersama yang terjadi karena perkawinan atau
    karena beberapa orang bersama yang terjadi karena perkawinan atau karena beberapa
    orang bersama-sama telah mendirikan suatu persekutuan dagang.
    Dalam undang-undang tata cara mengadakan pembagian warisan yaitu tergantung pada
    keadaan. Dalam hal ini semua ahli waris cakap untuk bertindak sendiri dan semuanya dapat
    hadir maka cara melakukan pembagian diserahkan kepada ahli waris itu sendiri. Jadi tidak

ditetapkan cara tertentu. Akan tetapi jika diantara para ahli waris ada anak yang masih
dibawah umur, maka pembagian warisan itu harus dilakukan dengan suatu akte notaris
sebagai dasar pembagian, harus dipakai harga taksiran dari semua benda warisan.
Dalam hal waris terdapat istilah “inbreng” yaitu pengembalian benda-benda. Persoalan ini
ada apabila mendiang pada waktu masih hidup memberikannya secara “schenking” atau
donasi kepada sementara waris. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan mengembalikan
benda yang telah diterimanya atau dengan memperhitungkan harganya menurut taksiran.
Di sisi lain, orang-orang yang mempunyai piutang terhadap si meninggal, oleh undang-
undang diberikan hak untuk mengadakan perlawanan terhadap pembagian warisan selama
piutang-piutang itu belum dilunasi. Hak untuk menantang pembagian ini diberikan kepada
mereka karena mereka hanya dapat menyita harta peninggalan selama kekayaan si
meninggal belum terbagi antara para ahli waris.
Apabila kekayaan itu sudah terbagi maka mereka dapat menagih piutang kepada ahli waris
seorang demi seorang, masing-masing untuk jumlah piutang dibagi sesuai bagian dalam
warisan. Jika salah seorang ahli waris berhutang pada mendiang, maka ada yang
mengatakan hutang itu harus juga dimasukkkan atau dikembalikan.

Bagaimana Mengurus Perjanjian Pra Nikah Yang Baik dan Benar?

Bagaimana Mengurus Perjanjian Pra Nikah Yang Baik dan Benar?

Prenuptial agreement atau secara umum disebut perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah sebenarnya masih merupakan hal yang jarang dipraktekkan di Indonesia atau daerah manapun yang masih menerapkan adat budaya ketimuran. Apalagi hal-hal utama yang dibicarakan dalam perjanjian ini adalah mengenai harta atau hak atas kekayaan. 

Oleh sebab itu, banyak pasangan yang hendak menikah masih ragu untuk membuat perjanjian pra-nikah. Mereka enggan berinisiatif untuk melakukan perjanjian tersebut, karena tidak ingin dianggap tidak serius dalam mempersiapkan pernikahan, tapi justru sedang mencari celah untuk menuntut perceraian. 

Memang hal itu cukup beralasan. Beberapa pasal dalam perjanjian pranikah memberikan alasan bagi pasangan suami istri untuk memutuskan bercerai, dan mempermasalahkan harta. Banyak pihak masih menganggap bahwa perjanjian pra nikah bermakna negatif karena walaupun belum resmi menikah tapi sudah membahas harta. 

Namun sebenarnya bukan disitu inti pembahasan dalam perjanjian tersebut. Tujuan utama dari perjanjian pra nikah ini adalah untuk memberi perlindungan hukum bagi calon pasangan suami istri di masa
depan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. 

Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengurusan perjanjian pra-nikah:

1. Perjanjian Pra Nikah Harus Dibuat di Hadapan Notaris / Ahli Hukum

Perjanjian pra nikah tidak bisa dibuat melalui perangkat hukum yang biasa menjadi jalur pengesahan perkawinan di negara kita, seperti catatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA), melainkan dengan pengacara. 

Caranya adalah calon pasangan suami istri datang ke notaris atau ahli hukum yang mereka pilih untuk membuat beberapa peraturan perjanjian pra nikah dan notaris menjadi supervisi. Setelah perjanjian selesai dibuat, kemudian notaris disertai dengan klien membawanya ke pengadilan untuk disahkan.

Perlu diketahui, perjanjian pra nikah tidak otomatis bisa dipakai sebagai alasan untuk bercerai bila salah satu pihak melanggar isi yang sudah disahkan oleh hukum. Jadi pada dasarnya apabila terdapat pelanggaran peraturan dari perjanjian pra nikah, hal itu bisa dibicarakan terlebih dahulu. 

Perjanjian pra nikah akan mengingatkan tentang komitmen awal dari pasangan untuk memilih hidup bersama sebagai suami istri. Selain itu, salah
satu atau keseluruhan dari perjanjian pra nikah tersebut masih bisa diubah di pengadilan selama hal itu disepakati oleh kedua pasangan.

2. Penentuan Hak dan Kewajiban Pasangan

Calon pasangan suami istri bisa memasukkan hal apapun yang mereka anggap penting dalam kehidupan pernikahan mereka pada perjanjian pra nikah. Terutama hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban suami istri juga dapat dituangkan dalam perjanjian. Beberapa contohnya adalah:

  • Agama atau keyakinan apa yang akan mereka anut apabila telah menjadi suami istri (untuk calon pasangan yang berbeda agama). Atau mereka akan tetap memeluk agama mereka masing-masing (tentu saja dengan pernikahan tidak melalui KUA).
  • Jika calon suami istri bekerja, di perjanjian pra nikah bisa dimasukan peraturan tentang siapa yang gajinya dipakai untuk beli atau kontrak rumah, dan siapa yang pendapatannya akan dipakai untuk kebutuhan hidup.
  • Istri masih boleh bekerja setelah menikah, tapi dengan syarat tidak menghilangkan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Siapa yang akan menentukan pilihan sekolah anak atau yang mengurus rumah tangga.
  • Dan masih banyak lagi persyaratan yang bisa dimasukan, dan kadang-kadang terdengar sangat sepele.

3. Penentuan Hak Asuh Anak

Dalam perjanjian pra nikah juga bisa membahas mengenai hak asuh anak sebagai langkah antisipasi apabila orang tua dari anak itu bercerai. Isi perjanjian bisa beragam. Salah satunya adalah apabila salah satu dari pasangan suami istri berselingkuh, maka hak asuh anak akan beralih kepada suami atau istri yang tidak berselingkuh. 

Bahkan dalam perjanjian pra nikah tersebut dapat juga dituliskan mengenai cara pengasuhan anak hingga biaya hidup dan pendidikan anak.

4. Penentuan Pembagian Harta
Meskipun perjanjian pra nikah bukan semata tentang harta, namun harta tetaplah bagian yang krusial dalam perjanjian ini. Seperti yang kita ketahui, jika menyangkut soal harta, maka semuanya akan menjadi lebih sensitif. Oleh sebab itu, dalam pembuatan perjanjian pra nikah calon pasangan harus mencantumkan hal yang berhubungan dengan harta pribadi. 

Di dalam perjanjian tersebut dapat dijelaskan secara detail mengenai pembagian harta, mulai dari pemisahan penghasilan, atau penentuan harta setelah bercerai, dan bagaimana jika salah satu pasangan meninggal dunia.

Anda Perlu Tahu: Persyaratan Terbaru Mengikuti Pemutihan Sertifikat Tanah

Anda Perlu Tahu: Persyaratan Terbaru Mengikuti Pemutihan Sertifikat Tanah

Pemutihan sertifikat tanah atau sering disebut sebagai Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) atau pendaftaran sertifikat secara gratis adalah program pemerintah untuk membantu mengesahkan kepemilikan tanah bagi penduduk sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah bagi
beberapa pihak.

Prona 2017 telah dilaksanakan bulan Agustus sampai dengan bulan September, dan dikoordinasi oleh Pokmas (kelompok masyarakat) yang masing-masing Pokmas dipilih satu koordinator yang bertugas memesan pathok, pembelian materai, pengantar tim ukur dari BPN dan persyaratan serta informasi yang diperlukan agar pemberkasan bisa dilakukan lancar.

Sedangkan pendataan sementara untuk mengetahui tanah yang belum sertifikat dengan persyaratan berupa:
– Fotokopi KTP dan KK
– Letter C (jika ada)
– Jenis tanah, letak tanah, dan luas tanah (jika letter C tidak ada)

Namun untuk pendaftaran sertifikat akan dimintai persyaratan berupa:
– Fotokopi KTP dan KK
– Letter C (harus ada)
– SPPT PBB (surat utk membayar pajak)
– Sketsa tanah

Sedangkan jika letter C masih menjadi milik Ayah/Ibu, maka dibutuhkan:
– Akte kematian Ayah/Ibu
– Surat nikah Ayah/Ibu
– Mengisi blangko Waris
– KTP saudara kandung

Cara Pengurusan Pemutihan Tanah
Masyarakat perlu mengetahui bahwa mengurus sertifikat tanah itu, dari mulai proses pengukuran sampai pencatatan data, sampai sertifikat terbit semua bisa dilakukan dengan mudah. Namun terdapat sejumlah hal yang terlebih dahulu perlu diketahui, antara lain:

1. Terdapat dua jenis prosedur yang bisa ditempuh pemohon, yaitu:
– Melalui pengajuan individu atau dengan bantuan notaris.
– Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dikoordinir pemerintah tanpa dipungut biaya. Dari dua jenis sistem sertifikat ada dua jenis tanah yang bisa diproses untuk sertifikat yaitu tanah negara dan tanah adat atau tanah perorangan.

2. Membawa beberapa dokumen resmi yang berisi data yang dibutuhkan ke pihak badan pertahanan nasional (BPN). Diantara bukti yang perlu dibawa adalah bukti pembayaran PBB,kelengkapan keterangan waris, dan surat keterangan dari kelurahan. Setelah lengkap, baru kemudian data tersebut diperiksa dan diverifikasi keabsahannya.

Kemudian jika yang mengajukan serifikat adalah individu, maka perlu membayar sejumlah uang untuk kebutuhan administrasi, yang besarannya tergantung luas lahan yang diajukan. Sementara untuk yang masuk dalam program PTSL jika semua dokumen sudah lengkap, maka tinggal tunggu petugas ukur datang ke lahan yang diajukan.

3. Pemasangan patok yang berupa tiang besi atau cor untuk memudahkan petugas BPN mengukur lahan yang akan disertifikatkan.

4. Satgas pemeriksa tanah yang melakukan kegiatan pengukuran akan mengolah data tersebut untuk diverifikasi ulang.

5. Jika dirasa sudah aman, tanah akan diumumkan di pihak kelurahan dan papan pengumuman. Jika dalam durasi waktu 14 hari khusus untuk program PTSL setelah pengumuman tidak ada yang keberatan mengenai pendataan tanah tersebut, maka tanah tersebut sudah menjadi hak milik seseorang maka surat sertifikat sudah bisa diambil.

Untuk durasi program PTSL dari mulai pengaju menyerahkan dokumen lengkap dan verifikasi maka masyarakat yang perlu menunggu sekitar 45 hari. Sementara untuk pengajuan dalam program sertifikat individu memiliki durasi lebih lama yaitu sekitar 60 sampai 120 hari. Gencarnya program untuk mensertifikatkan tanah di Indonesia telah mendapat respons positif dari berbagai pihak.

Pada tahun lalu Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mencatat sebanyak 5 juta bidang tanah yang berhasil dapat sertifikat. Maka tahun ini targetnya lebih tinggi dari itu. Pada 2018 ini ditargetkan 7 juta bidang tanah mendapatkan sertifikat secara nasional.

Anda Perlu Tahu: Aturan Penting Penyelesaian Masalah Pertanahan

Anda Perlu Tahu: Aturan Penting Penyelesaian Masalah Pertanahan

Aturan di bidang pertanahan terkait dengan penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan telah disahkan pemerintah. Alasan penerbitan dari aturan tersebut adalah karena aturan sebelumnya, yakni Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dinilai tidak berjalan efektif. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria) Nomor 11 Tahun 2016 yang membahas tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ini bertujuan agar penyelesaian kasus pertanahan dapat dijalankan secara lebih efektif.


Beberapa hal penting dalam aturan ini yang perlu diperhatikan ketika seseorang  mendapati kasus pertanahan di kemudian hari, yaitu:

  1. Berbagai jenis kasus pertanahan dibedakan antara sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.
    Sengketa tanah adalah perselisihan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Konflik tanah adalah perselisihan pertanahan baik orang, kelompok, organisasi, badan hukum yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Dan, perkara tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan perkara dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.
  2. Aturan ini membedakan penanganan penyelesaian sengketa dan konflik berdasarkan mekanisme laporan.
    Pasal 4 Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016 membedakan jenis laporan berdasarkan dua jalan, yakni inisiatif dari kementerian dan pengaduan masyarakat. Dua mekanisme laporan itu dibedakan oleh proses administrasi dan pencatatan penanganan aduan yang masuk. Namun, mekanisme selanjutnya tidak terdapat perbedaan setelah temuan dan aduan didaftarkan. Terhadap temuan dan aduan tersebut dilakukan analisa secara mendalam untuk mengukur dan mengetahui apakah kasus pertanahan itu menjadi kewenangan kementerian. Pasal 11 ayat (3) Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016 menyebutkan
    sengketa atau konflik yang menjadi kewenangan kementerian, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang.Terjadinya sengketa atau konflik antara lain karena kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan, dan/atau perhitungan luas, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar, dan tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan.
    Hal itu juga bisa terjadi karena kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah, kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti,

kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan, kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin, Penyalahgunaan pemanfaatan ruang, serta kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Sebenarnya selain sengketa atau konflik tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang tidak memiliki wewenang dalam menangani kasus pertanahan. Namun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik melalui jalur mediasi.

Yang dimaksud dengan jalur mediasi dalam aturan adalah proses mediasi yang ditempuh untuk jenis sengketa atau konflik, baik yang menjadi kewenangan kementerian atau yang bukan menjadi kewenangan kementerian. Jalur mediasi bisa menjadi pilihan apabila para pihak sepakat melakukan perundingan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak.

Apabila salahsatu pihak saja menolak, maka penyelesaiannya diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara praktek, mediasi akan dilaksanakan paling lama 30 hari dan menggunakan mediator dari kementerian, Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan.

Apabila jalur mediasi menemukan kesepakatan, maka selanjutnya dibuat perjanjian perdamaian berdasarkan berita acara mediasi yang mengikat para pihak yang bersengketa.Kemudian perjanjian perdamaian itu didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat untuk memperolah kekuatan hukum mengikat.

Perlu diperhatikan, mediasi bisa dianggap batal apabila setelah diundang tiga kali, para pihak atau salah satu pihak yang berselisih tidak hadir. Jika hal itu terjadi, para pihak dipersilahkan menyelesaikan sengketa atau konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Keputusan tentang eksekusi dalam hal penyelesaian sengketa atau konflik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
    Keputusan eksekusi tersebut wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk menunda pelaksanaannya. Dalam pasal 33 ayat (2) Permen Agraria Nomor 11 Tahun
    2016 menyatakan, terdapat tiga alasan yang sah untuk menunda pelaksanaan, yaitu:
    – Sertifikat tersebut sudah akan disita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau
    lembaga penegak hukum lainnya.
    – Tanah yang menjadi objek pembatalan telah menjadi objek hak tanggungan.
    – Tanah tersebut telah dialihkan kepada pihak lain.
  2. Penanganan perkara dilaksanakan oleh peradilan perdata atau tata usaha negara (TUN) dimana Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjadi saksi. Apabila pihak kementerian kalah dalam perkara, Kementerian dapat melakukan upaya hukum yang meliputi perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selain itu, pihak yang berperkara dapat meminta keterangan ahli atau saksi ahli dari Kementerian melalui Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN, atau Menteri. Sementara, dalam hal perkara di pengadilan tidak melibatkan Kementerian sebagai pihak namun

perkaranya menyangkut kepentingan Kementerian, maka Kementerian dapat melakukan intervensi. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang bersengketa, kecuali terdapat alasan yang sah untuk ditunda. Beberapa alasan tersebut adalah dalam objek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan, objek putusan sedang dalam status diblokir atau disita oleh
kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau lembaga penegak hukum lainnya, dan berbagai alasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 50 Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan bahwa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dimintakan permohonan pelaksanaan melalui Kantor Pertanahan setempat atau langsung diajukan ke Kementerian, khusus dalam hal permohonan pembatalan penetapan tanah terlantar.

Sekedar informasi tambahan, selain mencabut Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011, aturan tahun 2016 ini juga mencabut, dan menyatakan bahwa Peraturan Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Eksaminasi Pertanahan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan aturan ini, sudah tidak berlaku.

Akta Ikrar Wakaf

Akta Ikrar Wakaf

Akta Ikrar Wakaf Perlu Agar Tak Terjadi Sengketa Wakaf

Dalam segala hal yang berhubungan dengan mengurus suatu hal tentang properti tentu kita ingin berjalan sesuai legalitas atau sesuai hukum, tidak terkecuali dengan wakaf. Jika kita ingin mewakafkan harta benda agar bisa dimanfaatkan dengan sesuai, perlu dibuat Akta Ikrar Wakaf yang dapat diakui secara hukum.

Lalu siapakah yang bertugas untuk membuat Akta Ikrar Wakaf? Sesuai dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), maka notarislah yang berwenang dalam pembuatannya. Namun, jika melihat Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang melihat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa Akta Ikrar Wakaf dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

PPAIW adalah Kepala Kantor Urusan Agama atau Pejabat lain yang menyelenggarakan urusan wakaf jika benda yang diwakafkan merupakan benda tidak begerak, Kepala KUA atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama jika benda yang diwakafkan merupakan benda bergerak, atau bisa pula oleh Pejabat Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk langsung oleh Menteri jika yang diwakafkan merupakan benda bergerak berbentuk uang.

Dalam peraturan tersebut posisi notaris ternyata dapat membuat Akta Ikrar Wakaf untuk benda tidak bergerak, benda bergerak, dan benda bergerak termasuk uang. Dalam hal ini, Notaris ditetapkan sebagai PPAIW yang penugasannya ditunjuk oleh Menteri.

Tentu saja aturan ini masih menjadi sebuah perdebatan karena bertentangan dengan UUJN, dimana Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan sepanjang tidak dikecualikan pejabat lain. Maka, seharusnya Notaris tidak perlu diangkat sebagai PPAIW dan tetap menjalankan pembuatan akta berdasarkan jabatan Notarisnya.

Tahapan Sertifikasi Tanah Wakaf
Pada umumnya langkah-langkah dalam proses tahapan pembuatan Akta Ikrar Wakaf adalah sebagai berikut. Perhatikan urutannya agar tidak salah dalam proses pengurusannya.


1. Calon Wakif (orang yang ingin mewakafkan) melakukan musyawarah dengan keluarga untuk mohon persetujuan untuk mewakafkan sebagian tanah miliknya.

– Syarat tanah yang diwakafkan adalah milik Wakif baik berupa pekarangan, pertanian (sawah- tambak) atau sudah berdiri bangunan boleh berupa tanah dan bangunan prduktif, atau bila tanah negara sudah dikuasai lama oleh nadzir/pengurus lembaga sosial-agama dan berdiri bangunan sosial-agama. – Calon Wakif memberitahukan kehendaknya kepada Nadzir (orang yang diserahi mengelola harta benda wakaf) di Desa/Kelurahan atau Nadzir yang ditunjuk.

2. Calon Wakif menunjuk Calon Nadzir yang terdiri dari:

– Nadzir Perorangan biasa disebut Nadzir Desa/Kelurahan atau Nadzir yang ditunjuk (minimal 3 orang maksimal 5 orang) berdomisili KTP di kecamatan wilayah tempat Objek Wakaf.
– Nadzir Organisasi contoh Pengurus NU atau Pengurus Muhammadiyah di tingkat kecamatan atau kabupaten.
– Nadzir Badan Hukum (memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku).

3. Calon Wakif dan Nadzir memberitahukan kehendaknya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala KUA yang mewilayahi tempat objek wakaf guna merencanakan Ikrar Wakaf dengan membawa bukti asli dan foto copy kepemilikan (Sertipikat Hak, HGB, Petok atau Keterangan Tanah Negara yang sudah dikuasai lembaga sosial dan didirikan bangunan sosial.

4. Bila objek yang diwakafkan berasal dari sertipikat hak milik yang dipecah (tidak diwakafkan keseluruhan) maka perlu dipecah dahulu sesuai dengan luas yang diwakafkan (proses pemisahan/pemecahan sertipikat di BPN). Bila dari tanah yayasan/bekas hak adat, atau dari tanah negara perkiraan luas yang diwakafkan mendekati luas riel.

5. Setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, Ikrar Wakaf dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (untuk wakaf baru/wakifnya masih ada) atau Akta Ikrar Pengganti Ikrar Wakaf (untuk wakaf telah lama dilakukan oleh wakif dibawah tangan dan wakifnya telah meninggal dunia, ahli waris hanya mendaftarkan wakaf).

6. Nadzir atau orang yang ditunjuk mendaftarkan Tanah Wakaf ke Kantor BPN setempat untuk mendapatkan sertipikat Tanah Wakaf sesuai dengan persyaratan yang ada.

faq

MENU

KONTAK KAMI

Managed by Ahad Digital

Copyright © 2020 Bikin PT