Anda Perlu Tahu: Persyaratan Terbaru Mengikuti Pemutihan Sertifikat Tanah

Anda Perlu Tahu: Persyaratan Terbaru Mengikuti Pemutihan Sertifikat Tanah

Pemutihan sertifikat tanah atau sering disebut sebagai Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) atau pendaftaran sertifikat secara gratis adalah program pemerintah untuk membantu mengesahkan kepemilikan tanah bagi penduduk sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah bagi
beberapa pihak.

Prona 2017 telah dilaksanakan bulan Agustus sampai dengan bulan September, dan dikoordinasi oleh Pokmas (kelompok masyarakat) yang masing-masing Pokmas dipilih satu koordinator yang bertugas memesan pathok, pembelian materai, pengantar tim ukur dari BPN dan persyaratan serta informasi yang diperlukan agar pemberkasan bisa dilakukan lancar.

Sedangkan pendataan sementara untuk mengetahui tanah yang belum sertifikat dengan persyaratan berupa:
– Fotokopi KTP dan KK
– Letter C (jika ada)
– Jenis tanah, letak tanah, dan luas tanah (jika letter C tidak ada)

Namun untuk pendaftaran sertifikat akan dimintai persyaratan berupa:
– Fotokopi KTP dan KK
– Letter C (harus ada)
– SPPT PBB (surat utk membayar pajak)
– Sketsa tanah

Sedangkan jika letter C masih menjadi milik Ayah/Ibu, maka dibutuhkan:
– Akte kematian Ayah/Ibu
– Surat nikah Ayah/Ibu
– Mengisi blangko Waris
– KTP saudara kandung

Cara Pengurusan Pemutihan Tanah
Masyarakat perlu mengetahui bahwa mengurus sertifikat tanah itu, dari mulai proses pengukuran sampai pencatatan data, sampai sertifikat terbit semua bisa dilakukan dengan mudah. Namun terdapat sejumlah hal yang terlebih dahulu perlu diketahui, antara lain:

1. Terdapat dua jenis prosedur yang bisa ditempuh pemohon, yaitu:
– Melalui pengajuan individu atau dengan bantuan notaris.
– Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dikoordinir pemerintah tanpa dipungut biaya. Dari dua jenis sistem sertifikat ada dua jenis tanah yang bisa diproses untuk sertifikat yaitu tanah negara dan tanah adat atau tanah perorangan.

2. Membawa beberapa dokumen resmi yang berisi data yang dibutuhkan ke pihak badan pertahanan nasional (BPN). Diantara bukti yang perlu dibawa adalah bukti pembayaran PBB,kelengkapan keterangan waris, dan surat keterangan dari kelurahan. Setelah lengkap, baru kemudian data tersebut diperiksa dan diverifikasi keabsahannya.

Kemudian jika yang mengajukan serifikat adalah individu, maka perlu membayar sejumlah uang untuk kebutuhan administrasi, yang besarannya tergantung luas lahan yang diajukan. Sementara untuk yang masuk dalam program PTSL jika semua dokumen sudah lengkap, maka tinggal tunggu petugas ukur datang ke lahan yang diajukan.

3. Pemasangan patok yang berupa tiang besi atau cor untuk memudahkan petugas BPN mengukur lahan yang akan disertifikatkan.

4. Satgas pemeriksa tanah yang melakukan kegiatan pengukuran akan mengolah data tersebut untuk diverifikasi ulang.

5. Jika dirasa sudah aman, tanah akan diumumkan di pihak kelurahan dan papan pengumuman. Jika dalam durasi waktu 14 hari khusus untuk program PTSL setelah pengumuman tidak ada yang keberatan mengenai pendataan tanah tersebut, maka tanah tersebut sudah menjadi hak milik seseorang maka surat sertifikat sudah bisa diambil.

Untuk durasi program PTSL dari mulai pengaju menyerahkan dokumen lengkap dan verifikasi maka masyarakat yang perlu menunggu sekitar 45 hari. Sementara untuk pengajuan dalam program sertifikat individu memiliki durasi lebih lama yaitu sekitar 60 sampai 120 hari. Gencarnya program untuk mensertifikatkan tanah di Indonesia telah mendapat respons positif dari berbagai pihak.

Pada tahun lalu Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mencatat sebanyak 5 juta bidang tanah yang berhasil dapat sertifikat. Maka tahun ini targetnya lebih tinggi dari itu. Pada 2018 ini ditargetkan 7 juta bidang tanah mendapatkan sertifikat secara nasional.

faq

MENU

KONTAK KAMI

Managed by Ahad Digital

Copyright © 2020 Bikin PT