Bagaimana Mengurus Perjanjian Pra Nikah Yang Baik dan Benar?

Bagaimana Mengurus Perjanjian Pra Nikah Yang Baik dan Benar?

Prenuptial agreement atau secara umum disebut perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah sebenarnya masih merupakan hal yang jarang dipraktekkan di Indonesia atau daerah manapun yang masih menerapkan adat budaya ketimuran. Apalagi hal-hal utama yang dibicarakan dalam perjanjian ini adalah mengenai harta atau hak atas kekayaan. 

Oleh sebab itu, banyak pasangan yang hendak menikah masih ragu untuk membuat perjanjian pra-nikah. Mereka enggan berinisiatif untuk melakukan perjanjian tersebut, karena tidak ingin dianggap tidak serius dalam mempersiapkan pernikahan, tapi justru sedang mencari celah untuk menuntut perceraian. 

Memang hal itu cukup beralasan. Beberapa pasal dalam perjanjian pranikah memberikan alasan bagi pasangan suami istri untuk memutuskan bercerai, dan mempermasalahkan harta. Banyak pihak masih menganggap bahwa perjanjian pra nikah bermakna negatif karena walaupun belum resmi menikah tapi sudah membahas harta. 

Namun sebenarnya bukan disitu inti pembahasan dalam perjanjian tersebut. Tujuan utama dari perjanjian pra nikah ini adalah untuk memberi perlindungan hukum bagi calon pasangan suami istri di masa
depan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. 

Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengurusan perjanjian pra-nikah:

1. Perjanjian Pra Nikah Harus Dibuat di Hadapan Notaris / Ahli Hukum

Perjanjian pra nikah tidak bisa dibuat melalui perangkat hukum yang biasa menjadi jalur pengesahan perkawinan di negara kita, seperti catatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA), melainkan dengan pengacara. 

Caranya adalah calon pasangan suami istri datang ke notaris atau ahli hukum yang mereka pilih untuk membuat beberapa peraturan perjanjian pra nikah dan notaris menjadi supervisi. Setelah perjanjian selesai dibuat, kemudian notaris disertai dengan klien membawanya ke pengadilan untuk disahkan.

Perlu diketahui, perjanjian pra nikah tidak otomatis bisa dipakai sebagai alasan untuk bercerai bila salah satu pihak melanggar isi yang sudah disahkan oleh hukum. Jadi pada dasarnya apabila terdapat pelanggaran peraturan dari perjanjian pra nikah, hal itu bisa dibicarakan terlebih dahulu. 

Perjanjian pra nikah akan mengingatkan tentang komitmen awal dari pasangan untuk memilih hidup bersama sebagai suami istri. Selain itu, salah
satu atau keseluruhan dari perjanjian pra nikah tersebut masih bisa diubah di pengadilan selama hal itu disepakati oleh kedua pasangan.

2. Penentuan Hak dan Kewajiban Pasangan

Calon pasangan suami istri bisa memasukkan hal apapun yang mereka anggap penting dalam kehidupan pernikahan mereka pada perjanjian pra nikah. Terutama hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban suami istri juga dapat dituangkan dalam perjanjian. Beberapa contohnya adalah:

  • Agama atau keyakinan apa yang akan mereka anut apabila telah menjadi suami istri (untuk calon pasangan yang berbeda agama). Atau mereka akan tetap memeluk agama mereka masing-masing (tentu saja dengan pernikahan tidak melalui KUA).
  • Jika calon suami istri bekerja, di perjanjian pra nikah bisa dimasukan peraturan tentang siapa yang gajinya dipakai untuk beli atau kontrak rumah, dan siapa yang pendapatannya akan dipakai untuk kebutuhan hidup.
  • Istri masih boleh bekerja setelah menikah, tapi dengan syarat tidak menghilangkan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Siapa yang akan menentukan pilihan sekolah anak atau yang mengurus rumah tangga.
  • Dan masih banyak lagi persyaratan yang bisa dimasukan, dan kadang-kadang terdengar sangat sepele.

3. Penentuan Hak Asuh Anak

Dalam perjanjian pra nikah juga bisa membahas mengenai hak asuh anak sebagai langkah antisipasi apabila orang tua dari anak itu bercerai. Isi perjanjian bisa beragam. Salah satunya adalah apabila salah satu dari pasangan suami istri berselingkuh, maka hak asuh anak akan beralih kepada suami atau istri yang tidak berselingkuh. 

Bahkan dalam perjanjian pra nikah tersebut dapat juga dituliskan mengenai cara pengasuhan anak hingga biaya hidup dan pendidikan anak.

4. Penentuan Pembagian Harta
Meskipun perjanjian pra nikah bukan semata tentang harta, namun harta tetaplah bagian yang krusial dalam perjanjian ini. Seperti yang kita ketahui, jika menyangkut soal harta, maka semuanya akan menjadi lebih sensitif. Oleh sebab itu, dalam pembuatan perjanjian pra nikah calon pasangan harus mencantumkan hal yang berhubungan dengan harta pribadi. 

Di dalam perjanjian tersebut dapat dijelaskan secara detail mengenai pembagian harta, mulai dari pemisahan penghasilan, atau penentuan harta setelah bercerai, dan bagaimana jika salah satu pasangan meninggal dunia.

faq

MENU

KONTAK KAMI

Managed by Ahad Digital

Copyright © 2020 Bikin PT