Bagaimana Menyikapi Harta Warisan Secara Hukum?

Bagaimana Menyikapi Harta Warisan Secara Hukum?

Warisan terbuka untuk dibagikan kepada ahli waris jika pewaris telah meninggal, dan para
ahli waris juga dapat memilih apakah ia akan menerima atau menolak warisan itu. Atau ada
pula kemungkinan untuk menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan
membayar utang mendiang orangtuanya yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.
Ada tiga kemungkinan yang dapat timbul karena hubungan antara pewaris dan ahli waris.

  1. Penerimaan Sepenuhnya
    Kalau ahli waris sudah menerima sepenuhnya, maka ahli waris tersebut bertanggung
    jawab atas segala piutang warisan. Bahkan harta pribadi ahli waris ikut menjadi harta
    pertanggungjawaban terhadap utang-utang warisan. Tetapi bila ahli waris mendapat
    bagian warisan menurut ketentuan pembagian, maka pertanggungjawaban juga sesuai
    dengan bagian yang diperolehnya.
  2. Penolakan
    Apabila ahli waris menolak, ini berarti bahwa mereka melepaskan pertanggungjawaban
    sebagai ahli waris, dan juga menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan.
    Tetapi kalau sama sekali menolak sehingga tidak ada seorang ahli warispun yang di
    tunjuk oleh undang-undang, maka akibatnya kekayaan itu jatuh ke tangan negara (Pasal
    1058 KUHPer).
  3. Penerimaan dengan syarat
    Apabila ahli waris menerima disertai syarat pendaftaran dulu harta kekayaan, maka
    dampaknya adalah:
     Harta sendiri tidak ikut menjadi harta pertanggungan.
     Hanya diterima sisa dari harta warisan yang telah di peruntukkan pembayaran hutang.
     Legat hanya sebesar aktiva warisan tersebut.
    Kemungkinan demikian berlaku bagi seorang wali atau kurator. Sebaliknya hal ini tidak
    berlaku bagi mereka yang telah menolak dengan terang-terangan dan tidak berlaku bagi
    ahli waris yang telah menerima sepenuhnya (pasal 1032 KUHPer).
    Jika beberapa orang waris bersama-sama memperoleh suatu warisan, maka warisan ini
    tentunya pada suatu waktu akan dibagi. Jadi tidak saja untuk pembagian warisan, tetapi
    juga misalnya untuk pembagian kekayaan bersama yang terjadi karena perkawinan atau
    karena beberapa orang bersama yang terjadi karena perkawinan atau karena beberapa
    orang bersama-sama telah mendirikan suatu persekutuan dagang.
    Dalam undang-undang tata cara mengadakan pembagian warisan yaitu tergantung pada
    keadaan. Dalam hal ini semua ahli waris cakap untuk bertindak sendiri dan semuanya dapat
    hadir maka cara melakukan pembagian diserahkan kepada ahli waris itu sendiri. Jadi tidak

ditetapkan cara tertentu. Akan tetapi jika diantara para ahli waris ada anak yang masih
dibawah umur, maka pembagian warisan itu harus dilakukan dengan suatu akte notaris
sebagai dasar pembagian, harus dipakai harga taksiran dari semua benda warisan.
Dalam hal waris terdapat istilah “inbreng” yaitu pengembalian benda-benda. Persoalan ini
ada apabila mendiang pada waktu masih hidup memberikannya secara “schenking” atau
donasi kepada sementara waris. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan mengembalikan
benda yang telah diterimanya atau dengan memperhitungkan harganya menurut taksiran.
Di sisi lain, orang-orang yang mempunyai piutang terhadap si meninggal, oleh undang-
undang diberikan hak untuk mengadakan perlawanan terhadap pembagian warisan selama
piutang-piutang itu belum dilunasi. Hak untuk menantang pembagian ini diberikan kepada
mereka karena mereka hanya dapat menyita harta peninggalan selama kekayaan si
meninggal belum terbagi antara para ahli waris.
Apabila kekayaan itu sudah terbagi maka mereka dapat menagih piutang kepada ahli waris
seorang demi seorang, masing-masing untuk jumlah piutang dibagi sesuai bagian dalam
warisan. Jika salah seorang ahli waris berhutang pada mendiang, maka ada yang
mengatakan hutang itu harus juga dimasukkkan atau dikembalikan.

faq

MENU

KONTAK KAMI

Managed by Ahad Digital

Copyright © 2020 Bikin PT