Cermati Arah Kebijakan Baru di Bidang Pertanahan

Cermati Arah Kebijakan Baru di Bidang Pertanahan

Dalam kebijakan pertanahan yang dirancang oleh pemerintah dan DPR tetap berpedoman pada aspek teknik dan perumusan RUU. Begitu pula aspek ideologi, politik, dan pemerintahan yang terkait. 

Satu di antara beberapa hal yang menjadi pedoman tersebut mungkin akan menguji aspek yang lebih luas: cita berkehidupan berbangsa dan bernegara. Namun setiap pihak yang terkait perlu mencermati arah kebijakan baru, yang antara lain:


1. Perubahan jenis hak atas tanah.

Dalam aturan pertanahan yang lama, yaitu UU tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) 1960, dikenal beberapa jenis hak, seperti hak milik, hak pakai, hak guna bangunan (HGB), dan hak guna usaha (HGU). Di peraturan yang baru, jenis hak itu disederhanakan menjadi hanya terdiri dari hak milik dan hak pakai. Idenya, HGB dan HGU akan menjadi hak pakai untuk bangunan dan hak pakai untuk usaha.

2. Introduksi (pengakuan) masyarakat (hukum) adat dan penguasaannya atas
tanah ulayat. 

Pemerintah sebagai pelaksana hak menguasai tanah negara, dapat menetapkan berdasarkan syarat tertentu, keberadaan masyarakat (hukum) adat tertentu, di wilayah tertentu, dan menetapkan bidang tanah tertentu sebagai hak adat (ulayat) yang dikuasai masyarakat hukum adat dimaksud.

3. Penanganan tanah yang telantar.

Pencabutan (bagian) hak atas tanah yang dinyatakan sebagai ”telantar”, yang oleh pemerintah akan disediakan antara lain dijadikan sebagai obyek kebijakan reforma agraria. Dalam RUU didefinisikan sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah yang berkeadilan disertai penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia, atau singkatnya: dibagikan kepada rakyat. 

Contoh-contoh tersebut tentu menggambarkan tekad politik pertanahan yang baru. Selain tekad untuk berpihak pada kesejahteraan dan menyederhanakan administrasi pertanahan, kebijakan tersebut bertujuan untuk merefleksikan keinginan untuk membuat aturan yang berbasis tatanan sosial yang pada awalnya dikenal dalam masyarakat adat. 

Namun yang tidak kalah penting dari konsep dan tujuan adalah kesiapan elaborasi kebijakan baru tersebut. Hal itu banyak diharapkan agar pelaksanaan menjadi lancar dan sejauh mungkin tidak menimbulkan persoalan baru, tidak berpotensi membuat konflik, bahkan tidak menimbulkan kesulitan baru terutama bagi rakyat dan dunia usaha. 

Yang perlu dicermati dari ketiga hal diatas adalah ketidakjelasan tentang elaborasi konsepsi dan operasionalisasi. Salah satu contohnya adalah soal penyederhanaan jenis hak atas tanah. Demi kepastian hukum, hal itu tentu akan diperlukan yang namanya penyesuaian atau proses perubahan atau transformasi dari HGU dan HGB yang menjadi hak pakai tadi. 

Bukan saja diperlukan perlakuan dan jangka waktu transisi, melainkan juga proses administrasi yang akan berlangsung. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini masih banyak terdapat banyak bukti penguasaan atau pemilikan tanah yang belum terselesaikan proses dan sertifikasinya. 

Bagi dunia usaha yang berbasis pemanfaatan lahan, masalah itu menjadi sangat penting, karena hal itu akan menjadi masalah baru yang tidak mudah, baik dari sisi waktu, tenaga, maupun biaya. Jadi gambarannya apabila di kalangan pelaku usaha merasa untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan sangat sulit, lalu bagaimana pemerintah akan berhasil meyakinkan calon investor agar tertarik berinvestasi di negara kita? 

Mungkin mereka tidak memiliki masalah dengan dana dan teknologi. Namun, jika menyangkut persoalan yang erat kaitannya dengan aspek kepastian, termasuk hak atas tanah/lahan, tentu akan menjadi keraguan besar bagi mereka. 

Namun ternyata penyelesaian persoalan pertanahan yang panjang tersebut tidak menguntungkan secara politis karena bisa menjadi alasan tidak memenuhi janji politik untuk melakukan redistribusi tanah ataupun akomodasi kepada masyarakat (hukum) adat pada umumnya. Situasi yang ditimbulkan pun pasti akan menghadirkan kesan negatif di kalangan calon investor.

4. Program reformasi agraria.

Mengenai janji politik redistribusi tanah, kebijakan yang baru itu juga belum memberikan kejelasan dalam dua hal, antara lain:
– Bagaimana syarat dan kondisi rakyat yang berhak menerima ”pembagian” tanah.
– Tanah bagian mana yang akan dibagikan dan bagaimana memperolehnya.
Reforma agraria memang baru sebatas arah pokok. Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh ketepatan konsep dan kehati-hatian tindak dalam mengelolanya. 

Apabila program redistribusi tanah yang semasa UUPA diistilah dengan land reform tidak terwujud, maka hal itu menunjukkan betapa isu redistribusi tanah berkaitan erat dengan aspek sosial, budaya, dan politik. Masyarakat Indonesia yang awalnya hidup secara agraris, tanah adalah hal yang utama. 

Karena itu, tidaklah berlebihan apabila kesiapan konsepsi dan elaborasi serta sosialisasi dengan baik di kalangan rakyat akan menentukan keberhasilan kebijakan. Dan yang perlu diperhatikan adalah agar kesan bahwa redistribusi tanah yang dijanjikan semasa kampanye atau pemilihan presiden hanya sekadar soal teknis bagi-bagi tanah semata.

faq

MENU

KONTAK KAMI

Managed by Ahad Digital

Copyright © 2020 Bikin PT